Berau Gelar Rakor Bidang Kesejahteraan Sosial, Fokus Optimalisasi Pengelolaan DTSEN Untuk Penanganan PPKS
POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung sinergitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Berau.”
Kegiatan yang
berlangsung di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang pada Selasa (21/10/2025), dibuka
oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang menyampaikan pentingnya pengelolaan
data sosial yang akurat dan terverifikasi untuk mendukung penanggulangan
kemiskinan di daerah.
Bupati Sri Juniarsih
menegaskan komitmen Pemkab Berau untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi
ketimpangan sosial melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan
lapangan kerja.
“Jujur kami
sampaikan bercita-cita mewujudkan Berau
yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera. Penanggulangan
kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.
Apalagi tambah,
Bupati Sri Juniarsih Mas, DTSEN berperan penting dalam memastikan kebijakan dan
program sosial tepat sasaran. Data yang valid menjadi dasar penyaluran bantuan
sosial, intervensi terhadap masyarakat rentan, serta perencanaan pembangunan
sosial yang berbasis bukti lapangan.
Bupati juga
menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah, pemerintah kampung,
lembaga sosial masyarakat, dan sektor swasta. Menurutnya, penanganan PPKS bukan
hanya tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral
seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Sri
Juniarsih memaparkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Berau pada tahun 2023
tercatat sebesar 5,54 persen, dan menurun menjadi 5,08 persen pada tahun 2024.
Ia berharap pada tahun 2025 angka tersebut bisa ditekan hingga 4,9 persen sesuai
target RPJMD Berau 2021–2025.
“Saya menekankan
kepada semua pihak, termasuk TKPKD, agar fokus mencapai target tersebut. OPD
dan perangkat terkait juga harus melaksanakan program pengentasan kemiskinan
seperti pelatihan keterampilan, beasiswa, bantuan alat tangkap, bibit
pertanian, serta pemberdayaan ekonomi kreatif,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi,
Bupati juga mengingatkan pentingnya memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan,
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sri Juniarsih
turut mengajak seluruh pihak untuk mengelola potensi sumber daya alam Berau dengan
bijak agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyampaikan
apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, termasuk narasumber dari Pusdatin Kementerian Sosial
RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
“Mari kita jadikan
kegiatan ini sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program
penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus, berbasis data, serta
berkelanjutan. Semoga segala upaya kita membawa manfaat bagi masyarakat Berau,”
tutupnya. (sep/FN)